JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke di institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebab langkah yang disebutkan bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang tertuang di TAP MPR Nomor VI kemudian VII Tahun 2000, dan juga langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.
“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama pergerakan pelajar dan juga elemen rakyat sipil kala itu adalah memisahkan peran lalu fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang dimaksud menyokong supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, juga penguatan demokrasi,” kata Rifqi, yang digunakan akrab disapa Gus Rifqi, Akhir Pekan (1/12/2024).
Gus Rifqi juga mengingatkan, langkah Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang tersebut fokus pada penegakan hukum kemudian keamanan di negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. “Keputusan itu tidak sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk mendirikan sistem demokrasi yang dimaksud lebih banyak sehat,” tambah Gus Rifqi.
GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke pada TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan juga berpotensi melemah demokrasi. “Langkah itu hanya saja akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan juga mengaburkan fungsi masing-masing institusi pada sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. “Pemisahan ini sudah pernah terbukti efektif selama lebih besar dari dua dekade, menciptakan penegakan hukum yang tersebut lebih banyak transparan dan juga berkeadilan,” kata Gus Rifqi.
Sebagai organisasi yang dimaksud lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan sejumlah pengambil kebijakan pada waktu ini adalah aktivis Reformasi 1998.
“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tiada melupakan perjuangan pelajar kemudian rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang mana bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.
