Kutip Putusan MK, Budi Gunawan: Aparat Tak Netral di tempat pemilihan gubernur 2024 Bisa Dipidana
JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Politik serta Keselamatan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan aparat untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Sebab pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) aparat yang mana bukan netral bisa saja dipidana.
“Kualitas pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas seluruh penyelenggara, termasuk dalam dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat area sampai tingkat desa,” kata Budi dalam Kantor Kemenko Polkam, Hari Senin (25/11/2024).
Terlebih putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menguatkan kalau TNI/Polri harus bersikap netral pada turnamen Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Sebab jikalau melanggar prinsip netralitas terancam hukuman pidana.
“Hal ini telah terjadi dikuatkan oleh putusan MK No 136 PUU XII 2024 tentang Sanksi Pidana bagi aparat yang dimaksud tiada netral,” sambung Budi.
Adapun, demi kelancaran pemilihan kepala daerah Serentak 2024, pada sore ini pihaknya mengatur rapat koordinasi sama-sama jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat berlangsung di tempat gedung utama kantor Kemenko Polkam, pada Awal Minggu (25/11/2024).
Koordinasi dengan pihak terkait itu kata Budi juga untuk meyakinkan agar tak terjadinya gangguan atau ancaman yang sanggup mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak 2024 ini.
“Oleh karenanya pada hari ini, jajaran Kemenko Polkam sudah pernah melaksanakan rapat koordinasi dengan ketua KPU juga seluruh jajaran dari desk pilkada serentak untuk menegaskan kembali, kesiapan akhir tahap pencoblosan yang dimaksud akan dilaksanakan pada hari rabu 27 November yang akan datang,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) meminta warga untuk sama-sama bergabung terlibat mensukseskan pilkada serentak 2024. Agar pesta demokrasi ini berjalan secara damai dan juga penuh dengan kesejukan.
“Berbeda pilihan adalah hal yang dimaksud biasa, namun yang terpenting menjaga persatuan, menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang tersebut sanga kita cintai,” katanya.
