JAKARTA – Penerapan unsur bakar minyak ( BBM ) dengan standar Euro 4 dinilai telah harus mulai diterapkan walau secara bertahap dalam kota-kota besar Indonesia untuk menekan polusi udara. Hal itu penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 atau pun untuk menggapai target pertumbuhan kegiatan ekonomi 8% yang tersebut dicanangkan pemerintah.
Dalam Editorial Pertemuan bertajuk “Mendorong BBM Berkualitas dalam Indonesia” yang mana digelarInstitute for Essential Services Reform (IESR) dengan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), lalu Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Selasa (17/12/2024), terungkap bahwa peningkatan kualitas BBM berdampak dengan segera terhadap peningkatan aspek lingkungan, kondisi tubuh lalu juga ekonomi.
Berdasarkan kajian yang diadakan IESR pada Jabodetabek, penerapan BBM berstandar Euro4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat menghurangi polusi udara, termasuk menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96% juga SOx, NOx hingga 82-98%. Sebaliknya, tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40% pada 2030 seiring meningkatnya jumlah keseluruhan kendaraan lalu aktivitas transportasi.
Diketahui, BBM Euro 4 memiliki zat sulfur setara 50 ppm. Sementara, lebih lanjut dari 90% BBM yang dimaksud beredar di area bursa Indonesia masih memiliki zat sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenisnya. Tingginya isi sulfur pada BBM yang disebutkan menyebabkan penurunan kualitas udara, yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan kesehatan, juga berujung padatingginya biaya pengobatan.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, polusi udara dalam DKI Jakarta telah dilakukan menambah beban biaya kondisi tubuh terkait polusi seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta penyakit jantung iskemik. Fakta BPJS menunjukkan, klaim penyembuhan terkait polusi udara dalam DKI Jakarta hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar lalu penyakit influenza, dan juga pneumonia sebesar Rp409 miliar. Tak hanya sekali menyebabkan biaya untuk pengobatan, turunnya tingkat kemampuan fisik akibat polusi menurutnya juga menekan produktivitas, yang tersebut akan menjadi penghambat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 yang tersebut harus didukung sumber daya manusia yang digunakan sehat serta produktif.
“Karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro4 dengan didukung kebijakan yang tersebut terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan juga penegakan aturan yang mana ketat. pemerintahan perlu melakukan konfirmasi kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan pembangunan ekonomi signifikan, kolaborasi pemerintah juga swasta di teknologi juga infrastruktur kilang akan mengakibatkan khasiat yang sangat jauh lebih besar besar bagi lingkungan, kesehatan, juga ekonomi,”ujar Fabby.
Analis Kebijakan Lingkungan IESR Ilham RF Surya pada pemaparannya mengakui bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Karena itu, tegas dia, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak dunia usaha dari penerapan Euro 4 tersebut. eksekutif menurutnya juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, apakah ditanggung oleh pemerintah, dibebankan terhadap konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok warga tertentu.
Di sisi lain, kata Ilham, peningkatan biaya produksi BBMjuga akan dibarengi dengan turunnya biaya kebugaran dengan membaiknya kualitas udara. Hal itu dapat “mengurangi” beban kenaikan biaya produksi BBM berstandar Euro 4. “Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk terapi ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp268 miliar, dan juga PPOK Rp36 miliar,” jelas Ilham.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Pembinaan Rencana Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah setuju untuk meningkatkan kualitas BBM secara bertahap sesuai peta jalan yang mana ada. Dia menambahkan, upaya itu juga dibarengi denganberbagai kebijakan lain yang digunakan juga mengarah pada upaya menekan polusi yang tersebut berasal dari sektor transportasi. “Pemerintah juga mendorongkebijakan lain seperti misalnya konversi motor konvensional menjadi motor listrik, atau pengembangantransportasi masyarakat lainnya. Intinya tidak belaka dari BBM, tapi juga aspek-aspek lainnya,” papar Mirza.
