DKI Jakarta – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang mana dilakukan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang mana lebih besar fleksibel lalu realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan keadaan pada lapangan agar tidak ada menghambat daya saing bidang nasional di berada dalam persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku usaha juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat perkembangan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, dan juga langkah-langkah produksi dari pada negeri yang tersebut digunakan pada sebuah hasil atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan sejumlah manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih besar berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing item lokal. Pemanfaatan item di negeri bukanlah semata-mata mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga perihal mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata perihal bilangan bulat atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada cuma menggerakkan bidang untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem bidang lokal agar meningkat kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
