JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding sama-sama Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap pada konferensi keduanya di dalam Gedung Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mengkaji penguatan pengamanan bagi PMI juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang mana signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang mana menyumbang devisa terbesar kedua pasca migas. Kami setuju menyokong Kementerian PPMI di memberikan pemeliharaan maksimal, termasuk menghindari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi lalu implementasi pengamanan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang tersebut kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang mana luas dengan berbagai pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja mirip dengan TNI juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling berbagai ditemukan di tempat wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan juga Juanda. “Ini menjadi perhatian kritis kami. Menguatkan pengawasan di dalam perbatasan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sejenis ini, teristimewa pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengempiskan risiko eksploitasi lalu meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja sejenis antara Kementerian PPMI serta Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proteksi PMI sekaligus menggalang pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI sangat penting pada mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, lalu pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka itu di area kancah internasional.
