JAKARTA – Indonesia mempunyai kapasitas dan juga kemampuan besar pada mengurus emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan jumlah unit karbon yang dimaksud diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi deskripsi kemampuan negara pada mengurus emisi karbon. pemerintahan juga telah dilakukan mengeluarkan beberapa jumlah regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 kemudian Peraturan OJK no 14/2023 yang mengatur perdagangan karbon melalui lingkungan ekonomi karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, hari terakhir pekan (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah berusaha mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional serta 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan prospek besar yang dimaksud dimiliki, Indonesia bisa saja menjadi pemain kunci di tempat lingkungan ekonomi karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai proses offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan mampu membantu seluruh pengambil langkah pada menjalankan perdagangan karbon pada Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa saja memberikan solusi yang dimaksud tambahan konkret terkait perdagangan karbon dan juga juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih lanjut di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Siber of Things (IoT), serta lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran dia di meyakinkan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk peningkatan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem lalu pangsa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia, di tempat mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu teristimewa lantaran adopsi teknologi yang dimaksud umumnya membutuhkan waktu lebih tinggi panjang dan juga nilai penanaman modal yang dimaksud cukup besar. Pengenalan pangsa karbon Indonesia dan juga meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC kemudian carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner serta Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, bursa karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin saja oleh Indonesia. “Apabila tak dimaksimalkan maka orang lain yang digunakan akan memanfaatkan keuntungan yang mana bisa jadi didapat dari pangsa karbon,” kata dia.
