TikTok Ajak User Berpikir Kritis untuk Hindari Hoaks

JAKARTA – TikTok Indonesia mengadakan diskusi #SalingJaga dengan tajuk “Membangun Kebiasaan Berpikir Kritis agar Terhindar Hoaks” pada Kamis (7/11/2024) pada ART Hotel Jakarta.
Diskusi ini juga menggandeng komunitas serta mitra seperti What Is Up, Indonesia? (WIUI), SIBERKREASI, serta kreator Ryeuntuk meningkatkan kesadaran rakyat pada melawan misinformasi di tempat jaringan digital.
Anggini Setiawan, Communications Director TikTok Indonesia, menyampaikan bahwa TikTok berjanji menciptakan ruang digital yang aman bagi komunitasnya. Namun, menghadapi misinformasi yang digunakan terus tumbuh memerlukan kerja identik berbagai pihak.
“Kami mengundang mitra untuk berbagi praktik terbaik agar dapat menyokong kebiasaan berpikir kritis di tempat berada dalam masyarakat,” jelasnya.
Dalam diskusi ini, TikTok memperkenalkan beberapa layanan keamanan untuk membantu pengguna mengenali konten yang kredibel. Salah satu layanan yang dimaksud adalah pelabelan akun serta konten, pada mana akun figur umum diberi tanda centang “Terverifikasi” untuk melakukan konfirmasi keabsahan akun tersebut.
Selain itu, TikTok juga menambahkan tag peringatan serius pada konten yang belum terverifikasi, seperti yang digunakan diterapkan pada 9,5 jt video selama pemilihan Indonesia. Fitur lain, seperti ‘Tidak Tertarik’ lalu ‘Laporkan’, dirancang untuk memberi keleluasaan bagi pengguna pada menyaring konten yang tersebut sesuai dengan minat mereka itu juga melaporkan pelanggaran yang tersebut ditemukan.
TikTok juga menyediakan laman sumber daya khusus, seperti Pusat Panduan Pemilihan Kepala Daerah 2024, yang digunakan berisi informasi kredibel untuk mengupayakan publik di mengakses informasi yang digunakan akurat.
Mira Sahid, Wakil Ketua Umum SIBERKREASI, mengapresiasi langkah ini kemudian meminta warga untuk memanfaatkan layanan keamanan pada memerangi misinformasi. TikTok juga terus berkolaborasi dengan Dewan Penasihat Keamanan, peneliti, kemudian pakar literasi media untuk meningkatkan kekuatan kebijakan platform.






