Ibukota – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting di sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet mempunyai peran strategis di pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, kemudian pengembangan program-program yang mana berdampak segera pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat besar negara yang mana diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang tersebut bertanggung jawab di menjalankan kementerian yang tersebut dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang juga tugas masing-masing, juga melaksanakan program-program yang dimaksud sesuai dengan visi dan juga misi pemerintah.
Selain itu, menteri memiliki peran di pengambilan langkah serta pelaporan untuk presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum serta ketentuan pembentukan menteri di Undang-Undang ke Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri lalu diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu di menjalankan pemerintahan. Ini adalah menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan dengan segera oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, lalu fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan susunan organisasi kementerian lalu mekanisme pembentukan juga pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri di Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri diwujudkan secara dengan segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada beragam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa di Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, pada negeri, serta pertahanan, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (2) dan juga ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi lalu efektivitas
- Cakupan tugas juga proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, kemudian keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi serta koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, lalu Pasal 14 paling berbagai 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, kemudian Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
