JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana pembangunan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dilaksanakan pada rangka mengatasi ketimpangan wilayah di dalam Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan konstruksi yang dimaksud merata dan juga berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam Papua.
Deputi Lingkup Penguraian Wilayah Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi kemudian sinkronisasi berbagai acara pemerintah untuk memverifikasi setiap warga negara memiliki hak yang tersebut identik menghadapi pembangunan.
Sejak awal RPJMN di area 2014, pemerintah telah lama menekankan pada konstruksi dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengawasi adanya ketimpangan antara wilayah timur juga barat. Semua berhak berhadapan dengan pengerjaan yang merata lalu berkeadilan,” ucapannya pada Diskusi Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Awal Minggu (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, juga dukungan untuk sektor ekonomi lokal, pada mana dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pembangunan Papua melalui RIPPP lalu RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang dimaksud berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi penyelenggaraan yang tersebut detail pada rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang tersebut akan disusun Bappenas guna melakukan konfirmasi keberlanjutan konstruksi Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap memperlihatkan mengedepankan perkembangan infrastruktur, pengolahan industri, juga pemberdayaan rakyat lokal.
