JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada pada persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, memiliki target ambisius untuk menyokong pertumbuhan perekonomian hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi Indonesia pada 2023 belaka mencapai 5,05%, sangat jauh dari target tersebut. Ketimpangan ekonomi antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa juga luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura juga Thailand, mencerminkan keinginan mendesak untuk perubahan struktural ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai hambatan struktural yang tersebut menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang mana dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto terus menurun, merusak kekuatan prospek peningkatan ekonomi.
“Salah satu hal yang mana tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, serta ini menjadi PR besar. Kenapa ini sanggup terjadi adalah substansi baku lalu juga competitiveness dari teknologi yang dimaksud ada. Dan kita dalam Universitas miliki teknologi-teknologi baru, kemudian juga SDM yang dimaksud unggul, lalu riset energy nya juga kan ada pada universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., pada Alumni Business Diskusi di tempat Jakarta, Hari Jumat (29/11/2024).
Empat provinsi sektor utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di tempat Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang dimaksud tinggi, mahalnya substansi baku, sulitnya akses substansi penolong, kemudian kebijakan perpajakan yang tersebut kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga serta penanaman modal juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang tersebut mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan perkembangan melalui pengeluaran publik, yang digunakan meningkat sejak 2018, khususnya pada merespons pandemi Wabah lalu persiapan pemilu. Namun pada 2024 serta 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang kemudian stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang mana sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan hitungan ini akan stagnan hingga 2024.
