JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menyelenggarakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala area terpilih secara serentak di area Istana Merdeka, Ibukota Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang digunakan terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu di area antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan juga pemerintah wilayah hingga evaluasi total inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Krusial Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan lembaga pendidikan gratis, ilmiah, dan juga demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Warga Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, kemudian Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah bukan menemui massa aksi pada Awal Minggu (17/2/2025). otoritas tidak ada mendengar pengumuman pelajar yang tersebut turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang digunakan bukan pernah mirip sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang mana ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidak ada mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dilakukan ketika kesempatan yang tepat agar kepala area juga ada beban juga tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, total massa yang akan turun aksi Indonesia Gelap berjauhan lebih tinggi besar mengingat tuntutan merek hingga sekarang tak mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
