PARIS – Pengadilan Paris memerintahkan Google pada Rabu (13/11/2024 untuk menangguhkan proyek yang digunakan diduga bertujuan membatasi visibilitas artikel berita tertentu di hasil pencarian.
Perintah yang dimaksud dikeluarkan sebagai tanggapan menghadapi permintaan dari SEPM, serikat pekerja yang mewakili staf majalah pada Prancis. Serikat pekerja yang dimaksud menuduh bahwa Google berencana untuk memulai skema yang digunakan akan mengecualikan beberapa artikel dari penerbit yang dimaksud terlibat pada sengketa hak pemanfaatan konten berita daring.
Google, menurut AFP, menggambarkan proyek yang disebutkan sebagai “eksperimen terbatas waktu” yang digunakan dimaksudkan untuk menilai bagaimana konten penerbit Eropa memengaruhi pengalaman pengguna di tempat mesin pencari.
Dalam beberapa tahun terakhir, raksasa teknologi seperti Google menghadapi tekanan yang digunakan semakin meningkat untuk memberikan kompensasi terhadap penyedia berita berhadapan dengan konten mereka, yang dimaksud ditampilkan pada hasil pencarian.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Uni Eropa memperkenalkan suatu bentuk undang-undang hak cipta, yang disebut undang-undang “hak tetangga”, yang dimaksud memberikan hak untuk media untuk menuntut kompensasi menghadapi konten yang digunakan digunakan secara daring.
Prancis, tempat Google lalu SEPM sudah lama berunding, telah lama menjadi tempat uji coba bagi aturan-aturan ini. Setelah awalnya menolak, baik Google maupun Facebook pada masa kini setuju untuk membayar beberapa orang perusahaan media Prancis. Akan tetapi, perintah terbaru pengadilan Paris meminta-minta Google “untuk tak melanjutkan pengujian” skemanya, atau menghadapi risiko denda potensial “masing-masing sebesar 300.000 euro”.
Serikat pekerja SEPM, yang digunakan mewakili sekitar 80 kelompok media, menyambut baik putusan tersebut, dengan menyatakan bahwa putusan yang disebutkan akan “melindungi kepentingan pers Prancis”.
Namun, Google menyatakan terkejut dengan penolakan SEPM, dengan menyatakan bahwa proyek yang dimaksud bertujuan untuk menghimpun data sebab “otoritas administratif independen lalu penerbit pers telah terjadi memohon informasi lebih tinggi lanjut tentang dampak penayangan konten berita di tempat mesin pencari kami.”
Awal tahun ini, otoritas persaingan Prancis mendenda Google sebesar €250 jt (USD263 juta) akibat gagal memenuhi komitmen tertentu terkait hak-hak terkait. Google bukan sendirian di sengketa ini; media media sosial X (sebelumnya Twitter) juga menghadapi tuntutan hukum dari penerbit Prancis seperti Le Monde dan juga Le Figaro berhadapan dengan kesulitan pembayaran serupa.
