JAKARTA – Kementerian Pertambangan (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk menyokong keberlanjutan lapangan usaha otomotif di dalam berada dalam tantangan berat yang mana diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang digunakan meningkatkan nilai tukar kendaraan bermotor dan juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan lingkungan ekonomi sebesar 13,9%, menyisakan total jualan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih besar rendah dibandingkan tren pangsa yang digunakan selama satu dekade terakhir stagnan di dalam kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), kemudian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang dimaksud meningkatkan harga jual kendaraan.
Selain itu, jumlah total kelas menengah yang tersebut menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah total kelas menengah dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun nomor ini merosot menjadi cuma 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut merusak kekuatan daya beli masyarakat, yang berdampak segera pada transaksi jual beli kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, kemudian Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, sektor otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, dan juga BBNKB yang dimaksud menyebabkan biaya kendaraan semakin mahal di area lingkungan ekonomi domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya dalam Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Mendampingi Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah terjadi mengajukan beberapa usulan insentif, pada antaranya:
– PPnBM Ditanggung otoritas (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, lalu mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB dan juga BBNKB dalam bentuk penundaan atau keringanan, yang dimaksud diharapkan dapat menekan kenaikan nilai kendaraan pada pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi sudah pernah menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB juga BBNKB untuk mengupayakan lapangan usaha otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan sektor otomotif nasional serta menjaga daya saingnya dalam lingkungan ekonomi domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan bursa otomotif Indonesia dengan estimasi transaksi jual beli yang digunakan kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan lingkungan ekonomi berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang telah lama berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian kritis oleh sebab itu sumbangan sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang tambahan dari 10% terhadap Ekonomi Nasional sektor manufaktur kemudian menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja pada seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang digunakan Telah Diberikan: Efektivitas lalu Tantangan
Hingga kini, pemerintah sudah merilis diskon pajak perdagangan menghadapi barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot jualan mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai pada kendaraan tertentu, lingkungan ekonomi secara keseluruhan tetap saja lesu akibat daya beli rakyat yang mana menurun.
