JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya jikalau beliau siap meninggalkan Indonesia mengamati kebobrokan penegakan hukum di area Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar pada kampus saya, saya tak perlu tinggal dalam Indonesia, sebab hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” ucapannya di tempat Episentrum Kuningan, Ibukota Indonesia pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, pada persidangan dugaan perkara pencemaran nama baik yang mana disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang lalu adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral pada menangani perkaranya tersebut, yang mana mana kisruh pada PN Ibukota Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang tersebut mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim mengungkapkan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tidaklah patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim bukan netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang tersebut menangani perkaranya itu untuk belajar dari persoalan hukum Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, kemudian netral di menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, ia merasa buat apa pula ada persidangan, dengan segera cuma penjarakan dirinya.
“Apa bukan belajar kalian dengan persoalan hukum Ronald Tannur? Kalau begini metode tangkap saya, penjarakan, bilang oleh sebab itu anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang mana kuat, maka tidaklah boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai tindakan hukum ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut dalam penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk terhenti demi hukum juga Indonesia serta kebaikan. Saya tak takut melawan manusia sebab Allah yang tersebut saya takuti juga saya tak takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang tersebut sedang yang dihadapi tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami sudah ada mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Indonesia Utara,” katanya.
