JAKARTA – Komisi IV DPR berjanji mengawal secara langsung kebijakan pemerintah yang dimaksud meninggal Harga Pembelian Petani (HPP) gabah dan juga jagung, juga tiada melakukan impor terhadap beberapa jumlah komoditas pangan di area 2025.
“Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, serta acara swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplentasikan juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan, Selasa (31/12/2024).
Komisi IV DPR, kata Yohan, sebagai mitra pemerintah yang mana bertugas mengawasi dan juga mengawal kebijakan di tempat bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta pihak lainnya.
“Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bapenas, dan juga lainnya, untuk mengeksplorasi dan juga meyakinkan bagaimana kebijakan ini terlaksana kemudian terawasi dengan baik,” ucap politisi PAN ini.
Yohan mengingatkan, agar para pihak terkait tidaklah main-main dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Jangan sampai ada perkara HPP gabah serta jagung sudah ada naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di area bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek dengan segera apakah pembelian gabah serta jagung sudah ada sesuai HPP,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk meninggikan nilai pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, juga HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.
“Berapa pun produksi gabah juga jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga jual yang dimaksud telah dilakukan ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Sektor Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, 31 Desember 2024.
Nantinya, gabah dan juga jagung produksi petani akan ditampung pada gudang Bulog, induk koperasi, serta lainnya. “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan juga jagung berapa pun komoditas petani akan dibeli dengan nilai tukar HPP,” katanya.
Pemerintah juga melakukan konfirmasi tidaklah akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, serta garam dalam 2025. “Kita telah memutuskan, yang pertama dulu bukan impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur Ketua Umum PAN ini.
