JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, kemudian Keselamatan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum dalam Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Rencana Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang mana diunggah di dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti banyak tindakan hukum hukum di area Indonesia. Antara lain, persoalan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang dimaksud merugikan negara Rp300 triliun, persoalan hukum pagar laut, persoalan hukum suap hakim yang tersebut melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang digunakan Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang digunakan kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan semata-mata rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Hal ini negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, rutin kali bukan ada pihak yang dimaksud mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tak tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah lama ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 cuma saling bilang bukan tahu coba. Nggak ada yang dimaksud berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut juga mengelak, ada yang mana ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tidaklah ada dalam situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat bukan boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya bukan boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang tersebut duduk di area situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk pada situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
