Pengamat: Logistik Energi, Kunci Utama Ketahanan Tenaga kemudian Ketahanan Kondisi Keuangan

JAKARTA – Di sedang dinamika kebijakan pemerintah lalu krisis energi global, memverifikasi pasokan energi yang digunakan stabil tidak semata-mata sekadar tantangan teknis, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas sektor ekonomi juga sosial di area di negeri. Itulah sebabnya, ketahanan energi menjadi prioritas utama pemerintahan baru Indonesia, sebagaimana tercantum dalam di Asta Cita.
Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development – INDEF, Abra Talattov menilai, bahwa risiko geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina juga ketegangan di dalam Timur Tengah, memberikan tekanan besar pada stabilitas energi nasional. “Lonjakan biaya minyak mentah pada 2022 menjadi pengingat bahwa risiko geopolitik global miliki dampak signifikan terhadap stabilitas energi Indonesia,” ujar Abra.
Ketika itu terjadi disrupsi terhadap rantai pasokan perdagangan energi dunia sehingga menyulut kenaikan nilai minyak mentah hingga lebih lanjut dari USD100 per barel. Menurutnya, krisis ini menuntut Indonesia perlu meningkatkan kekuatan infrastruktur logistik energi .
Sebagai negara maritim dengan tambahan dari 17.000 pulau, logistik energi di area Indonesia menghadapi tantangan geografis yang mana tidaklah sederhana. Sistem logistik yang tersebut kuat menjadi tulang punggung untuk meyakinkan bahwa energi dapat mencapai wilayah-wilayah terpencil.
Dengan sebaran keperluan yang digunakan luas di tempat berbagai pulau di dalam Tanah Air, sektor pelayaran (shipping) energi memainkan peran vital pada rantai pasok energi nasional. Komoditas energi seperti minyak mentah, gas alam, batu bara serta komoditas energi lainnya, dari area penghasil ke penduduk atau pusat pemrosesan bergantung pada lapangan usaha transportasi laut.
Menurut Abra keperluan energi akan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi. “Salah satu persyaratan utama mencapai visi Indonesia menjadi negara maju 2045 sebagaimana tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) kedua tahun 2025-2045, adalah perkembangan dunia usaha di tempat melawan 6 persen per tahun. Target ini membutuhkan peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi lalu penguatan investasi, yang tersebut berimplikasi pada peningkatan keinginan pasokan energi nasional,” ungkapnya.
Kebutuhan energi yang mana meningkat ini menuntut infrastruktur logistik energi yang mana mumpuni dan juga merata.
“Tidak hanya saja itu, saya juga meninjau peran strategis bidang pelayaran di membantu diversifikasi energi nasional, khususnya di hal pendistribusian energi dari sumber-sumber yang mana berbeda. Misalnya, pengangkutan energi dari sumber-sumber lokal yang tersebut terdiversifikasi (gas alam, bioenergi, energi terbarukan) memungkinkan Indonesia untuk menurunkan ketergantungan pada satu sumber energi, yang penting untuk ketahanan energi di jangka panjang,” ujar Abra.
Abra menilai lapangan usaha shipping bukan belaka berperan sebagai penghubung utama tetapi juga sebagai penjaga stabilitas pasokan. Ia mengungkapkan, ketidakhadiran atau tidaklah berkembangnya bidang pelayaran tentunya dapat memicu risiko serius, mulai dari aktivitas publik yang tersebut terganggu hingga terhentinya aktivitas industri, yang digunakan berdampak secara langsung pada stabilitas ekonomi juga kesejahteraan masyarakat.






