WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana memotong lebih tinggi dari 90% kontrak Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) kemudian total USD60 miliar di bantuan luar negeri secara keseluruhan di area seluruh dunia.
AP melaporkan rencana itu pada hari Kamis (27/2/2025). Industri Media yang disebutkan mengutip memo internal Gedung Putih lalu pengajuan di salah satu gugatan hukum federal yang mana menantang rencana pemerintahan tersebut.
Segera pasca menjabat, Trump menangguhkan sebagian besar bantuan luar negeri Amerika Serikat sambil mengawaitu tinjauan tiga bulan untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan program, tergantung pada keselarasannya dengan tujuan “Amerika yang utama” dari pemerintahan baru.
USAID, mekanisme utama Washington untuk mendanai proyek-proyek urusan politik di dalam luar negeri, sudah menemukan hibah yang mana disetujui senilai puluhan miliar dolar dibekukan sebagai akibatnya.
LSM kemudian lembaga nirlaba yang dimaksud sebelumnya menerima hibah juga kontrak dari lembaga yang disebutkan telah lama mengajukan beberapa gugatan hukum terhadap Trump kemudian pemerintahannya, menuntut pencairan dana yang mana sudah pernah dialokasikan.
Pada Rabu malam, Mahkamah Agung Amerika Serikat turun tangan di salah satu tindakan hukum tersebut, lalu untuk sementara memblokir putusan yang menuntut pemerintah mencairkan miliaran dolar di bentuk hibah serta kontrak pada sedang malam, menurut AP.
Pemerintah berencana menghapus 90% kontrak USAID senilai USD54 miliar, AP melaporkan, mengutip memo serta berkas pengadilan.
Hampir setengah dari hibah bantuan luar negeri Departemen Luar Negeri juga menghadapi pemotongan, senilai USD4,4 miliar, menurut outlet tersebut.
Para pejabat yang disebutkan dilaporkan “membersihkan pemborosan signifikan yang tersebut berasal dari penyimpangan kelembagaan selama beberapa dekade,” memo yang dimaksud dilaporkan menyatakan.
Perombakan tambahan lanjut pada cara USAID kemudian Departemen Luar Negeri mencairkan bantuan luar negeri akan segera diadakan “untuk menggunakan uang pembayar pajak secara bijak demi memajukan kepentingan Amerika,” tambahnya.
