JAKARTA – Kritik juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau miliki peran penting pada perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak cuma sebagai tumbuhan musiman dengan nilai sektor ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan konflik penting pada habitat pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak dengan segera terhadap daya serap sektor terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan mengirimkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir transaksi jual beli tembakau kami menurun. Hal ini menghasilkan kami jadi resah,” katanya, disitir Akhir Pekan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tak semata-mata membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi mengempiskan jumlah agregat tenaga kerja yang mana terlibat di sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif dikarenakan fokusnya semata-mata pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan tumbuhan satu musim yang mempunyai daya tarik oleh sebab itu nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini bisa jadi memutus siklus hama seperti kera dan juga tikus.
“Tembakau telah lama menjadi bagian dari budaya kemudian identitas publik pedesaan, khususnya pada tempat seperti Temanggung, Boyolali, kemudian Wonosobo, dalam mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di berada dalam keterbatasan lahan yang mana tersedia, tumbuhan tembakau miliki keunggulan strategis dibandingkan tumbuhan lainnya. Hal ini yang mana menciptakan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih sangat dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang tersebut melindungi hak dan juga kepentingan mereka. Banyak petani yang mana merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang dimaksud tidak ada selaras dengan keperluan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga terlibat menyalahkan keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada sistem ekologi tembakau nasional yang tersebut melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang dimaksud semakin menekan keberlangsungan lapangan usaha tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang dimaksud selama ini telah dilakukan berada pada situasi yang dimaksud rentan.
“Padahal, kebijakan masyarakat itu harusnya melibatkan proteksi bagi semua pelaku di area lingkungan tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang dimaksud ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih besar berbagai menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya wilayah yang mana belum miliki peraturan tempat terkait proteksi petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat lalu tempat pada menjalankan sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap memperlihatkan berkelanjutan serta dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang digunakan dapat melindungi sektor tembakau dan juga para pekerja di area dalamnya,” tutupnya.
