JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada biaya permintaan barang meskipun akan ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Sektor Bisnis lalu Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menyatakan kebijakan yang disebutkan sejenis cuma pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol serta akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, identik hanya pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meningkatkan tarif Ojol bagi konsumen, yang tersebut memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang dimaksud semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan penduduk Indonesia yang dimaksud akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif masalah kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, hanya sekali omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini bukan otomatis mempengaruhi target perkembangan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, peningkatan perekonomian akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, apabila sektor ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau peningkatan sektor ekonomi mengandalkan tambahan konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian peningkatan ekonomi,” ungkap Fahmy.
