JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tak ada argumentasi hukum yang digunakan baru pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang disebutkan belaka mencermati secara saksama dinamika lalu keinginan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa ketika ini merupakan waktu yang tersebut tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pembangunan sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang mana diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah total calon yang tersebut mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih juga berakibat terjadi polarasisasi di area tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang digunakan bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, kemudian mengandung ketidakadilan yang tersebut intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang dimaksud diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri kemudian dirayakan semua pihak.
Oleh akibat itu, partai kebijakan pemerintah diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus menjamin partai kebijakan pemerintah merekan bisa saja lolos menjadi perserta pemilihan umum pada pemilihan 2029 mendatang,” ujarnya.
