Wamendagri Jawab Isu Intervensi Terstruktur lalu Sistematis Parcok pada pemilihan kepala daerah 2024
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab isu dugaan adanya intervensi Parcok alias Partai Cokelat di area pemilihan gubernur 2024 . Pihaknya juga tiada mengamati adanya pola yang digunakan terstruktur serta sistematis terkait dugaan ini. Parcok ini diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
“Kami tidaklah mengamati pola yang tersebut terstruktur kemudian sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” tegas Bima Arya dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Hari Senin (2/12/2024).
Bima Arya pun menyatakan bahwa belum ada laporan tentang pola intervensi di area Pilkada. “Yang sejenis di area semuanya sebab aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidak ada terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang tersebut khas, aduan yang seperti tadi.”
Dia juga menyatakan bahwa ada sejumlah macam aduan pada Pilkada, termasuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ya aduan itu kan banyak ya. Yang mengadukan petahana atau petahana yang digunakan mengadukan penantang. Ada yang mengadukan ASN. Ada ASN yang digunakan mengadukan politisi atau partai lantaran ia nggak menggiring.”
“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, dan juga setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data lalu ditindaklanjuti dengan proses hukum,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan bahwa aduan yang digunakan masuk akan dilihat persoalan hukum per kasus. Dia pun menegaskan belum ada aduan khusus perihal Parcok, netralitas ASN ataupun Bawaslu yang tersebut dianggap belum menindaklanjuti. “Jadi saya sejauh ini belum mengamati aduan segera spesifik mengenai itu,” pungkasnya.
