JAKARTA – Tuntutan para hakim agar tunjangannya naik 142 persen bukanlah semata demi kepentingan mereka sendiri. Pembaruan kesejahteraan hakim berbanding lurus dengan independensi mereka, teristimewa pada waktu berhadapan dengan pihak berperkara yang digunakan bermodal besar.
Sekretaris Sektor Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto mengatakan, pihak terkait perkara dengan kekuatan modal besar sanggup menggunakan segala cara untuk memengaruhi hakim di dalam pengadilan baik pidana maupun perdata.
“Apalagi kalau yang dimaksud disidangkan adalah sengketa antara pemodal besar dengan rakyat. Kalau kesejahteraan hakim bagus, independensinya akan tambahan kuat. Putusannya benar-benar adil. Kepentingan rakyat luas terjaga,” ujar Djuyamto di dalam Jakarta, hari terakhir pekan (11/10/2024).
Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Ar-Rasyid menegaskan aksi 148 hakim dari berbagai tempat ke DKI Jakarta bertemu berbagai stakeholder sepanjang pekan ini perlu dipandang sebagai upaya menjaga diri agar hanya saja menerima rezeki halal.
“Kami dengan cara legal memperjuangkan kesejahteraan agar tak ada lagi yang dimaksud dapat mengganggu independensi hakim. Kami berjuang untuk hanya saja memperoleh rezeki halal. Sudah 12 tahun pendapatan kami tak ada kenaikan,” ungkapnya.
Sepanjang pekan ini, sebagian hakim di area Indonesia mengambil cuti secara serentak untuk mendesak kenaikan tunjangan sebesar 142 persen. Angka ini dihitung dari penjumlahan naiknya harga tahunan sejak 2012.
Menurut Fauzan, total hakim dalam Indonesia tak lebih tinggi dari 7.000 orang. Hanya perlu penambahan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk memenuhi tuntutan mereka.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Albert Aries menambahkan hakim layak disejajarkan dengan pejabat negara walau berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini profesi mulia. Sudah saatnya penghasilan lalu tunjangan delegasi Tuhan kurang lebih tinggi identik dengan duta rakyat,” ucapnya.
