Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Latihan Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA – Kemenko PMK dengan TNP2K mengadakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan di penyelenggaraan desa. Latihan yang dimaksud merupakan bagian dari Inisiatif Menguatkan Pemerintahan lalu Pembangunan Desa (P3PD).

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan kemudian Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang digunakan diselenggarakan pada Ibukota pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam desa.

Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di area delapan kabupaten, di tempat antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, serta Minahasa Utara.

Lokasi-lokasi yang dimaksud dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima acara pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Ukuran Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.

“Kami akan menghimpun informasi terkait kebijakan atau acara pemberdayaan perempuan, tantangan, lalu strategi implementasinya, peran pemerintah tempat dan juga desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk menyokong pemberdayaan perempuan di tempat tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).

Monalisa menambahkan, data yang tersebut dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau inisiatif yang lebih banyak tajam kemudian relevan pada tingkat desa.

“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di area Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di area Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang tersebut melibatkan Kemenko PMK kemudian Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan lalu Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa kemudian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Kementerian Dalam Negeri.

Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian juga lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan di tempat desa-desa seluruh Indonesia, mengupayakan penyelenggaraan yang dimaksud inklusif lalu berkeadilan gender.