JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN juga APBD 2025.
Anggaran BGN yang terpotong semata-mata sebesar Rp200 jt atau 0,2845% dari jumlah total pagu senilai Rp7,1 triliun.
“Ya kan ini telah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi untuk anggaran belanja nasional serta juga daerah, juga BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih banyak 0,2845%, jadi berkurang 200 juta,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.
Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk memulai pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan pada merancang SPPG itu.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau dapat pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang tersebut bisa saja diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan,” tutur Dadan.
Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.
Seban, anggaran BGN yang dimaksud terkena efisiensi semata-mata untuk pengadaan lahan.
“Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang digunakan kena pangkas, acara MBG juga tak kena,” terang Dadan.
“Yang kena ya pengadaan dalam pengadaan lahan, yang tersebut bisa saja menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN kemudian lain-lain sanggup pinjam pakai,” tandasnya.
