JAKARTA – Efisiensi anggaran yang sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan kegiatan ekonomi 8%. otoritas perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja serta stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk membantu peningkatan sektor ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang mana diselenggarakan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, peningkatan perekonomian mencapai 8% masih memungkinkan dengan aturan adanya terobosan dan juga akselerasi yang mana signifikan. Untuk mencapai bilangan bulat tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur serta optimlaisasi pengelolaan kegiatan prioritas. Tak belaka itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang digunakan perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar bukan menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang mana sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidak ada ada negara yang dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tiada menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan perekonomian di dalam masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah agregat kementerian di kabinet bukan serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tak lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dimaksud dilaksanakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang mana tak memberikan khasiat dengan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran di dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang digunakan diadakan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang tersebut selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang digunakan tidaklah berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran lalu strategi peningkatan dunia usaha ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan dengan keseimbangan yang mana tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga harus meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tidak ada menghambat acara strategis yang dimaksud dapat menggerakkan peningkatan sektor ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
