JAKARTA – Pertemuan Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis untuk pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang digunakan berada dalam diambil. Ketua FJKKI, Andi Rukman Karumpa menekankan, pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, khususnya yang tersebut telah lama berjalan agar tak mangkrak.
“Pemerintah harus menjamin proyek-proyek yang digunakan sudah ada berjalan tak terhambat akibat efisiensi anggaran. Hal ini penting untuk menjaga pertumbuhan perekonomian serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang tersebut menjadi fondasi perkembangan nasional,” ujar Andi pada waktu pembentukan Wadah Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) di area kantor sekretariat DPN Inkindo, Jakarta, Kamis (7/2/2025).
FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan serta perizinan proyek infrastruktur . Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan menggerakkan percepatan pembangunan yang dimaksud lebih lanjut efisien dalam berada dalam situasi ekonomi yang dimaksud penuh tantangan.
“FKJKI juga berharap pemerintah menjamin keberlanjutan proyek area dengan mengupayakan pemerintah area masih mengalokasikan anggaran pembangunan,” lanjut Andi.
Selain itu Andi menekankan, pentingnya meyakinkan keberlanjutan proyek dalam daerah. Ia berharap pemerintah pusat menggerakkan pemerintah tempat tetap memperlihatkan mengalokasikan anggaran pembangunan, walau ada kebijakan efisiensi.
“Jangan sampai pengerjaan di dalam tempat terhambat,” tambahnya.
Andi menyampaikan pelaku perniagaan sektor pembangunan memiliki komitmen penuh di menyokong upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor pembangunan juga siap berperan terlibat di menjalankan pekerjaan untuk penyelenggaraan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.
“Dalam rangka swasembada pangan, berbagai pekerjaan-pekerjaan irigasi yang dimaksud harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga infrastruktur kesehatan,” kata Andi.
Tidak cuma memberikan masukan terhadap pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga meminta perusahaan pembangunan untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang mana diusulkan adalah melalui pelatihan dan juga sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota di proyek swasta maupun internasional.
