Ketua DPR Minta Aparat Netral di dalam pemilihan kepala daerah 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan kata-kata Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang mana akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, bisa jadi berjalan dengan jujur juga adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa jadi secara bebas memilih calon pemimpin di area daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi dalam Indonesia di tempat mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Hal ini adalah momen pesta rakyat yang mana harus dijalani dengan gembira dan juga sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan terhadap KPU dan juga Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan meminta-minta untuk dapat menegaskan semua proses pemilihan gubernur yang tersebut akan dilangsungkan serentak di tempat 545 wilayah berjalan dengan lancar dan juga aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas pada setiap area yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika kebijakan pemerintah pada Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas di pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk meyakinkan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang digunakan mencatatkan data ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, dalam mana 183 di dalam antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan menggerakkan rakyat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri lalu ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Komunitas dapat melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam juga foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga memacu pasangan calon (paslon) lalu partai-partai pendukungnya untuk meyakinkan pemilihan gubernur dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
