JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres serta pemilihan gubernur 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Skala HAM 2024, Distraksi Hak Asasi pada Rezim Transisi yang digunakan dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi pada waktu ini ditandai partisipasi pemilihan Serentak 2024 bukan menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang tersebut tak inklusif, hingga representasi perempuan pada kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang tersebut menjadi alasan di tempat balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut dan juga di pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang tersebut diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Angka HAM periode I (2014-2019), 2023, lalu tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga urusan politik sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil juga urusan politik pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan konfirmasi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi lalu berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk serta khususnya memulihkan lingkungan kebijakan pemerintah demokratis yang tersebut patuh pada prinsip rule of law serta standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Skala HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, juga pemenuhan HAM di area Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang digunakan terdapat pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik serta Kovenan Internasional Hak Sipil serta Politik juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil lalu urusan politik dan juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.
Penilaian diadakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang digunakan menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, juga pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang digunakan paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber serta expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
