Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Wadah Kebangsaan: TNI AL menghadapi Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Diskusi Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tiada buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tiada berdasar serta mencederai semangat pengabdian TNI AL yang digunakan selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut juga rakyat nelayan.
“Tindakan TNI AL sama-sama warga nelayan dijalankan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto kemudian sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Akhir Pekan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak publik nelayan. “Mereka (TNI AL) belaka menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di dalam laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian serta penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan terlibat pada patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, kemudian terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di dalam Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang dimaksud diadakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden lalu menjadi wujud pengamalan tugas merek untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengoreksi keras Menteri Trenggono yang digunakan dianggap bukan memahami tugas lalu fungsi TNI AL juga menghasilkan pernyataan yang dimaksud memunculkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana kemudian memahami kedudukan dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik dan juga mengurangi kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan lalu Perikanan yang digunakan dinilai rutin mengeluarkan pernyataan kontroversial dan juga menghasilkan gaduh.
