Ibas: BIN Bekerja Dalam Senyap, Netral, Profesional, Amanah untuk Rakyat, Bangsa, juga Negara
JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan pandangannya bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) harus dapat bekerja di senyap, memiliki komitmen terkait netralitas menjaga kekuasaan, profesional, juga amanah untuk rakyat, bangsa, serta negara.
Hal yang dimaksud disampaikannya ketika hadir di Fit and Proper Test calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra yang dimaksud diselenggarakan secara tertutup oleh Komisi I DPR, Rabu (16/10/2024).
Herindra yang mana ketika ini menjabat Wakil Menteri Perlindungan diusulkan mengatur BIN menggantikan Budi Gunawan yang dimaksud akan mengakhiri masa jabatannya.
Ibas menyampaikan dukungannya terhadap Herindra dengan mengapresiasi kelengkapan profil serta rekam jejaknya yang tersebut dinilai mumpuni untuk menjadi pemimpin institusi intelijen tertinggi dalam Indonesia.
“Visi tajam calon Kepala BIN tegas, tepat, adaptif, jelas, akuntabel, modern,” ujar Ibas.
“Boleh kami katakan, kelengkapan profil: check, kemampuan manajerial: check, pengalaman non-intelijen lalu intelijen: check, kesetiaan kemudian amanah pekerjaan: check. Dan yang mana tak kalah penting, kerja serupa dengan Presiden terpilih juga: check,” kata Ibas.
Dia menekankan beberapa hal penting yang digunakan harus diperhatikan Herindra apabila terpilih menjadi Kepala BIN. Menurutnya, koordinasi serta komunikasi yang efektif antarlembaga intelijen harus menjadi prioritas utama.
“Untuk itu, kami menggalang agar Pak Herindra dapat juga memperlihatkan beberapa hal. Pertama, calon Kabin harus mampu melakukan koordinasi intelijen antarsesama lembaga yang digunakan tercantum pada UU Intelijen, termasuk dalam dalamnya menjalankan kemampuan komunikasi efektif juga efisien,” ungkapnya.
Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat itu juga menegaskan pentingnya netralitas BIN di menjaga agar kekuasaan tak menjurus ke ranah urusan politik juga sipil. Dia mengingatkan bahwa fokus utama BIN adalah menjaga keamanan negara tidak terlibat pada kepentingan politik.
