JAKARTA – eksekutif Indonesia merancang Sistem Pengetahuan Geospasial yang tersebut kuat, akurat, lalu akuntabel untuk menggalang target-target penyelenggaraan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih besar cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan juga Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia merancang sistem informasi geospasial dengan mengacu terhadap Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang mana kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya ketika memberi pidato kunci pada pertemuan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di area Paviliun Indonesia pada Forum Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di dalam Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang digunakan kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan serta pemakaian lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu merancang sistem monitoring lalu reporting yang digunakan kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, juga data deforestasi serta degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan telah terjadi memulai pembangunan SIGAP (Sistem Data Geospasial) KLHK, yang tersebut merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengurus 102 informasi geospasial tematik yang mana diperoleh dari berbagai sumber, lalu dilengkapi perangkat keamanan juga kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang mana aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Pengetahuan Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang tersebut juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang disebutkan menyatakan pemerintah Indonesia berikrar untuk menyediakan data informasi geospasial untuk menyokong perencanaan dan juga pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
