NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke aplikasi mobile video populer yang disebutkan akan dinonaktifkan untuk lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk melakukan konfirmasi perusahaan yang disebutkan bukan dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, langkah ini muncul pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari hari terakhir pekan menguatkan larangan kontroversial terhadap program tersebut.
Undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di area Kongres mengharuskan TikTok untuk mengedarkan operasinya di area Negeri Paman Sam untuk pembeli lokal sebelum hari Akhir Pekan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden menyatakan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan untuk Presiden terpilih Donald Trump, yang dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat pada waktu ini tiada memadai.
“Pernyataan yang mana dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden dan juga Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi serta jaminan yang dimaksud diperlukan terhadap penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang disebutkan tidak ada akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk melakukan penutupan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok di sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidak ada secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tak akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang dimaksud diajukan pemilik aplikasi, yang mana berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menghentikan layanannya hari Hari Minggu ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan jikalau Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang dimaksud tiada akan dihukum sebab melanggar larangan tersebut.
