JAKARTA – Indonesia sekarang ini resmi menjadi anggota penuh BRICS , kelompok dunia usaha yang digunakan terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, kemudian Uni Emirat Arab. Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS dinilai dapat memperluas pengaruh Indonesia di tempat dunia internasional.
Brasil selaku Ketua BRICS 2025 sudah pernah mengumumkan keanggotaan penuh Indonesia pada organisasi tersebut, sebagaimana dikutipkan dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah strategis ini menempatkan Indonesia di aliansi global yang mana menguasai sekitar 30% dari Pendapatan Domestik Bruto dunia juga melibatkan tambahan dari 3,5 miliar populasi global.
Keanggotaan ini diharapkan dapat meningkatkan kekuatan peran Indonesia pada reformasi tata kelola dunia usaha global sekaligus membuka kesempatan baru di dalam sektor perdagangan juga investasi.
Direktur eLaw Institute Eko Prastowo menilai, keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan langkah penting yang tersebut dapat memperluas pengaruh Indonesia di area arena internasional.
Namun, ia juga menekankan perlunya mempercepat proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) agar Indonesia mempunyai keseimbangan pada hubungan internasional.
“Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses ke pangsa baru serta kesempatan kerja sebanding ekonomi dengan negara tumbuh lainnya. Namun, aksesi ke OECD adalah langkah strategis untuk meyakinkan Indonesia tetap saja relevan pada kerja serupa global dengan negara-negara maju,” ujar Eko Prastowo, Selasa (7/1/2025).
Menurut Eko Prastowo, sebagai anggota BRICS, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperluas lingkungan ekonomi ekspor, khususnya ke negara anggota seperti Brasil, Rusia, juga India. Selain itu, dukungan dari New Development Bank (NDB) dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang digunakan berpotensi mempercepat perkembangan nasional.
Di sisi lain, BRICS juga menghadirkan tantangan geopolitik. Komunitas ini kerap dianggap sebagai aliansi yang mana ingin menyeimbangkan dominasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga Uni Eropa.
